Menakertrans Ekspose Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (PTKN) tahun 2011-2012
Mulai tahun 2011 seluruh instansi pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/kota wajib menyusun dan melengkapi Perencanaan Tenaga Kerja (PTK). Hal ini dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan nasional.
Dengan matangnya perencanaan kerja, setiap anggaran kementerian , pemda serta instansi pemerintah lainnya bisa menyesuaikan dengan perkembanga tren apa yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan. Sehingga penyerapan dan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memiliki siginifikansi atas penyerapan tenaga kerja Selain itu, dengan adanya Perencanaan Tenaga Kerja Nasional diharapakan dapat menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan seperti besarnya jumlah penganggur terbuka, rendahnya kuaitas tenaga kerja, produktivitas yang kurang maksimal, adanya pemogokan dan PHK serta kesejahteraan pekerja yang relatif masih rendah.
Demikian dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam acara expose Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (PTKN) tahun 2011-2012 yang diselenggarakan di kantor Kemenakertrans, Jakarta pada Rabu (19/1).
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan adanya PTKN tahun 2011-2012 yang telah dibuat Kemenakertrans harus disosialisasikan ke seluruh instnasi pembina sektor dan daerah agar dijadikan pedoman penyususn kebijakan dan program di unit kerjanya masing-masing serta dijabarkan dlam perencanaan tenaga kerja sektoral, perencanaan tenaga kerja daerah Provinsi dan Kab/kota.
“Dengan perencanaan kerja ini diharapkan semua program kerja kementerian, pemerintah daerah dan instansi terkait benar-benar membuat mempertimbang aspek pasar kerja,pengembangan kesempatan kerja baru dan penyerapan pengangguran, “kata Muhaimin.
Melalui PTKN, diharapkan Muhaimin, seluruh sistem pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dapat selaras dengan pasar kerja . “ Untuk kedepannya diharapkan tak ada lagi kesenjangan antara perencanaan pembangunan dan pendidikan dan pasar kerja karena sudah bisa diprediksi lebih detil.
“ Dalam pelaksanaan PTKN disetiap instansi pembina sektor dan Pemerintah daerah harus dilakukan monitoring secara berkala. Hasil dari pelaksanaan PTKN diperghunakan sebagai bahan laporan ke Preseiden dan menjadi bahan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan nasional,” kata Muhaimin.
Saat ditanya adanya hambatan investasi yang berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Muhaimin menyatakan, pemerintah terus bekerja keras, di antaranya penuntasan RUU tentang pembebasan lahan, dan kesinambungan jalur transportasi antar pulau maupun propinsi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, kemandirian usaha terbangun, dan revitalisasi indutri bisa tercapai.
“Kami optimistis, dengan pembangunan infrastruktur yang insyaalah sudah hampir selesai, diharapkan investasi dalam negeri maupun luar negeri akan masuk dan segera bisa menyerap pengangguran, “ kata Muhaimin.
Sementara itu, Sekjen Kemenakertrans Besar Setyoko menjelaskan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (PTKN) adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan secara nasional “Perencanaan tenaga kerja berbasis pendayagunaan tenaga kerja fokus pada perencanaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan isndustrial danjamsostek serta pengawasan ketenagakerjaan, “ kata Besar.
Pusat Humas Kemenakertrans
