JAKARTA - Belum selesai kasus penyerobotan tanah warga di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan oleh perusahaan, yang mendapat perhatian serius Komisi III DPR tanggal 14 Desember 2011, kasus yang sama kembali muncul di kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
"Maraknya penyerobotan tanah ditandai pemerintah lambat dalam menanganinya," ujar tim pendamping masyarakat adat Dayak, Mayjen (Purn) Saurip Kadi kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Cawang Kencana, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Jumat (13/1/2012).
Saurip Kadi menjelaskan, duduk permasalahan penyerobotan tanah di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah hampir mirip dengan yang terjadi di Mesuji, yakni dilakukan oleh perusahaan sawit.
Saurip menambahkan, sebagaimana sengketa lahan di sejumlah daerah, banyak rakyat Kalimantan Tengah yang hidup turun temurun menyatu dengan hutan, saat ini tersingkir dari kampung halamannya akibat penyerobotan lahan oleh perusahaan.
Sehingga, terang Saurip, rakyat yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah ataupun izin pengusahaan hutan harus berhadapan dengan pengusaha yang mengantongi izin atas ribuan, ratusan, bahkan jutaan hektare hutan ataupun tanah.
"Tanah ulayat yang dilindungi oleh UU pun, tidak dihargai justru oleh pemerintah sendiri," imbuh Saurip.
Dengan mengangkat permasalahan ini ke media, Saurip berharap agar ada perhatian dari pemerintah menyikapi hal tersebut, mengingat potensi dampak yang akan terjadi jauh lebih dasyat dari kasus Mesuji. By :Tribunnews.co.id
0 komentar:
Posting Komentar